Puluhan anggota DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karimun menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Karimun, Selasa (21/1/2025). (Foto: fery)
KARIMUN – Puluhan anggota DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karimun menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Karimun, Selasa (21/01/2025).
Mereka menuntut pembayaran sisa uang tali asih sebesar Rp 2 miliar yang dijanjikan oleh PT. Karimun Granite kepada para eks karyawannya.
Aksi ini didorong oleh ketidaksesuaian realisasi perjanjian bersama antara PT. Karimun Granite, DPC SPSI, dan pemerintah daerah. Berdasarkan kesepakatan tertanggal 23 April 2024, perusahaan sepakat membayar uang tali asih sebesar Rp 3 miliar. Namun, hingga kini baru Rp 1 miliar yang terealisasi, sementara Rp 2 miliar sisanya belum kunjung dibayarkan.
Ketua DPC SPSI Karimun, Hanis Jasni, dalam orasinya menyuarakan kekecewaan para pekerja.
“Kami hanya meminta hak kami sesuai perjanjian. Sudah lebih dari satu tahun kami menunggu, tapi janji itu belum ditepati,” tegasnya.
Dalam audiensi di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Karimun, delegasi SPSI bertemu dengan Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza, perwakilan PT. Karimun Granite, dan pejabat Dinas Tenaga Kerja. Sayangnya, absennya Bupati Karimun Aunur Rafiq, yang dianggap memahami permasalahan ini, membuat solusi konkret belum tercapai.
Perwakilan HRD PT. Karimun Granite, Hadi Utomo, mengklaim bahwa perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya sesuai Undang-undang Tenaga Kerja dengan membayar tali asih Rp 1 miliar. Ia juga menolak sisa tuntutan Rp 2 miliar, yang menurutnya merupakan kesepakatan di luar hukum.
“Jika SPSI keberatan, silakan menempuh jalur hukum,” kata Hadi dalam audiensi.
Meskipun audiensi berlangsung kondusif, Ketua SPSI Hanis Jasni memastikan aksi akan berlanjut jika tuntutan tidak dipenuhi.
“Kami hanya meminta hak kami. Jika tidak ada kejelasan dari Bupati Karimun, kami akan terus menggelar aksi hingga solusi ditemukan,” ujarnya.
Aksi ini mendapat pengamanan dari Polres Karimun dengan melibatkan 94 personel, dibantu TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.
Kapolres Karimun, AKBP Robby Topan Manusiwa, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan memastikan keselamatan semua pihak selama aksi berlangsung.
“Kami menjamin keamanan, baik untuk para pengunjuk rasa, gedung pemerintahan, maupun barang-barang lainnya, sehingga kegiatan dapat berlangsung aman dan kondusif,” ujar Kapolres.
Hingga audiensi berakhir belum ada keputusan final. DPRD Karimun berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Bupati Karimun untuk langkah lebih lanjut. FK-fery
Redaktur: Munawir Sani
