Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko, bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkominfo) di Jakarta, Rabu (19/2/2025). (Foto: Diskominfo)
NATUNA – Dalam upaya mengatasi kendala jaringan telekomunikasi yang masih menjadi PR bagi Kabupaten Natuna, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko, bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkominfo) di Jakarta.
Pertemuan ini berlangsung pada Rabu (19/2/2025) dan dihadiri pula oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, H. Ikhwan Solihin, serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Natuna.
Dalam sambutannya, H. Boy Wijanarko menegaskan bahwa peningkatan jaringan telekomunikasi bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga vital bagi pertahanan nasional.
“Natuna diibaratkan sebagai kapal induk Indonesia di sisi pertahanan. Percuma membangun kapal induk di sana jika penguatan sinyalnya belum ada,” papar Boy Wijanarko.
Menurutnya, terdapat dua masalah utama yang harus segera ditangani:
1. Keterbatasan jaringan internet di beberapa kecamatan seperti Midai, Pulau Laut, Pulau Panjang, dan Seluan.
2. Pemutusan kontrak infrastruktur jaringan akses yang disediakan oleh BAKTI Kominfo, sehingga kantor desa, sekolah, dan fasilitas umum lainnya tidak lagi merasakan manfaatnya.
H. Ikhwan Solihin mengungkapkan bahwa dampak dari pemutusan kontrak tersebut cukup signifikan.
”Kami mencatat adanya 2 kantor camat, 36 kantor desa, 2 puskesmas, dan 39 sekolah yang terdampak, bahkan ada 11 desa yang blank sinyal karena tower BTS yang mati,” ujarnya.
Sementara itu, Daeng Ganda Rahmatullah dari DPRD menginginkan akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Natuna.
“Meskipun nilai ekonomis bagi provider mungkin belum terpenuhi, harus ada intervensi pemerintah untuk memastikan sinyal yang memadai bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Kemkominfo, Lessy Sutiyono Aji, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkoordinasikan permasalahan ini dengan BAKTI dan provider terkait.
”Kami akan berupaya sebaik mungkin, mengundang pihak BAKTI dan provider untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Tidak mungkin anggaran efisiensi mengabaikan hal yang sangat penting bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Natuna juga telah melakukan koordinasi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) dan menginformasikan permasalahan ini kepada Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolkam RI.
Harapan besar pun ditujukan agar unsur pertahanan dan keamanan turut mendobrak percepatan peningkatan kualitas jaringan, karena kebutuhan tersebut tidak hanya untuk kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik, melainkan juga untuk menjaga kedaulatan negara.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Kemkominfo, dan instansi terkait, diharapkan permasalahan jaringan telekomunikasi di Natuna segera mendapatkan solusi yang memuaskan, sehingga kualitas layanan digital dapat mendukung pembangunan dan pertahanan nasional secara optimal. FK-nang
Redaktur: Munawir Sani
