Dokter beserta tenaga kesehatan dan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas yang ada di Kabupaten Natuna menggelar aksi damai menuntut hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah di Halaman Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Ranai, Senin (10/3/2025). (Foto: saida)
NATUNA – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Natuna mengadu kepada Bupati Natuna Cen Sui Lan terkait berbagai persoalan, mulai dari tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga kebijakan pengadaan mobil dinas yang dinilai tidak tepat saat kondisi keuangan daerah sedang sulit.
Keluhan tersebut disampaikan dalam audiensi di ruang kerja Bupati Natuna, Senin (10/3/2025) dan dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menanggapi keluhan para nakes, Bupati Cen Sui Lan memastikan bahwa pemerintah daerah akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk tunggakan TPP.
“Tunggakan TPP bulan November 2024 akan dibayarkan pada bulan ini, setelah dana tunda salur dari Provinsi Kepulauan Riau masuk ke kas daerah,” ungkapnya.
Namun, ia menambahkan bahwa TPP bulan Desember 2024 akan ditunda karena pemda harus memprioritaskan pembayaran gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) terlebih dahulu.
“Kami tetap memperhatikan hak-hak ASN, namun saya berharap semua ASN bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat,” tegas Cen Sui Lan.
Cen Sui Lan juga menyoroti bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sedang melakukan audit terhadap seluruh OPD Pemkab Natuna, termasuk Dinas Kesehatan dan RSUD Natuna.
Hasil audit tersebut, yang akan diterima pada akhir Maret 2025, akan mengungkap gambaran detail tentang kondisi keuangan daerah, termasuk asal-muasal utang daerah sebesar Rp 188 miliar.
“Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan terlihat dengan jelas bagaimana penggunaan anggaran. Jika ditemukan ketidakwajaran, maka akan dilakukan Audit Investigasi BPK terhadap beberapa OPD,” tambahnya.
Bupati Cen Sui Lan meminta seluruh ASN dan tenaga kesehatan untuk memahami kondisi keuangan daerah dan mendukung langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.
“Saya minta waktu untuk mempelajari dan memperbaiki birokrasi daerah ini,” ujarnya.
Ia juga berkomitmen untuk menata kembali sistem keuangan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan.
Dengan adanya transparansi dan koordinasi yang baik, diharapkan penyelesaian permasalahan keuangan di RSUD Natuna dapat berjalan secara adil dan profesional. FK-nang
Redaktur: Munawir Sani
