Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi transmigrasi lokal bertempat di Kantor BP Batam, Selasa (18/3/2025). (Foto: kepriprov)
BATAM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi transmigrasi lokal dan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi warga yang direlokasi dari Pulau Rempang ke Tanjung Banon. Acara ini berlangsung di Kantor BP Batam, Selasa (18/3/2025).
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, serta jajaran Forkopimda Kepri, Wali Kota Batam, dan Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad.
Acara diawali dengan penyerahan SHM kepada perwakilan 68 warga Rempang yang telah menempati hunian baru di Tanjung Banon. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Menko AHY, didampingi Menteri Transmigrasi, Wamen ATR/BPN, Gubernur Kepri, dan Kepala BP Batam.
“Penyerahan SHM ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi warga yang telah direlokasi. Ini juga sebagai apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap pengembangan kawasan Rempang Eco City,” ujar AHY.
Hingga saat ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam telah menerbitkan sekitar 161 SHM, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan selesainya proses administrasi dan legalitas persil tanah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan bahwa pemerintah menetapkan Batam sebagai bagian dari Rencana Kawasan Transmigrasi Batam-Rempang-Galang (Barelang).
“Batam akan dijadikan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KEET), yang akan menjadi pusat ekonomi baru berbasis transmigrasi modern dan berkelanjutan,” jelas Mentrans.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Transmigrasi telah menyiapkan lima program unggulan, yakni Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nasional dan Transmigrasi Gotong Royong.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan bahwa Kepulauan Riau memiliki banyak keunggulan geografis yang menjadikannya strategis dalam perdagangan internasional. Keistimewaan ini membuat pemerintah pusat memberikan berbagai keuntungan dan status khusus, seperti Free Trade Zone (FTZ) untuk Batam, Bintan, Karimun (BBK), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan adanya tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kepri.
Ketujuh PSN tersebut meliputi Pengembangan KEK Galang Batang, PSN Kawasan Pulau Ladi, Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park, PSN Kawasan Industri Topaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran, pembangunan jaringan gas perkotaan, Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut serta hilirisasi nikel, timah bauksit dan tembaga.
Kepala BP Batam Amsakar Ahmad menyampaikan bahwa Batam memiliki posisi strategis karena terletak di jalur pelayaran terpadat dunia, Selat Malaka, yang dilalui seperempat perdagangan dunia.
“Karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar Batam bisa berkembang sebagai pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan alih kapal, sehingga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Amsakar.
Pengembangan kawasan Rempang Eco City merupakan salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam dan Kepri secara keseluruhan. FK-mun
Redaktur: Munawir Sani
